Kolaborasi ini meliputi pertukaran data dan informasi, identifikasi, pelacakan, pengamanan, hingga pemulihan aset pertanahan yang bermasalah. Sinergi kedua lembaga juga diarahkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta menyelamatkan aset negara dari berbagai praktik penyalahgunaan.
Melalui kerja sama ini, ATR/BPN dan Kejaksaan Agung berkomitmen menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, melindungi hak para korban, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik mafia tanah.Berita 2: Sinergi ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset Negara
Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI guna memperkuat pengamanan dan pemulihan aset di bidang pertanahan. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Jakarta pada Rabu (10/06/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, mulai dari pertukaran data, pelacakan aset, pengamanan, hingga pemulihan aset yang terkait dengan perkara pertanahan. Upaya tersebut juga mendukung penyelesaian sengketa, penyelamatan aset negara, serta pemberantasan mafia tanah secara lebih terpadu.
Dengan terbangunnya sinergi yang semakin kuat, ATR/BPN dan Kejaksaan Agung optimistis mampu meningkatkan kepastian hukum di sektor pertanahan, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, serta mengembalikan aset negara secara optimal melalui tata kelola yang terintegrasi dan berkeadilan.Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi bergaya Tribunnews atau siaran pers resmi.(*)
