Ia menegaskan setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dugaan korupsi di sektor batu bara bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap terganggunya pasokan listrik yang dirasakan masyarakat. Kasus tersebut saat ini telah memasuki tahap penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto sebelumnya menyatakan penyidikan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU selama periode 2018 hingga 2026.
Status penyidikan ditetapkan pada 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara. Penyidik menduga sedikitnya dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA, terlibat dalam penyimpangan tersebut. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan penyidik menemukan sejumlah dugaan modus, di antaranya manipulasi dokumen, rekayasa kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya. Hingga kini penyidik telah memeriksa sedikitnya 16 saksi dan menganalisis berbagai dokumen terkait perkara tersebut. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Polri memperkirakan dugaan korupsi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun. Penyidikan masih terus berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
