JAKARTA — Upaya pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menunjukkan hasil signifikan. Hingga September 2026, capaian penetapan LP2B secara nasional telah mencapai 87,52 persen.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, angka tersebut dicapai setelah pemerintah melakukan kerja bersama selama delapan bulan. Kolaborasi melibatkan Kemendagri, BPS, dan berbagai pihak di bawah arahan Kemenko Bidang Pangan.
Hal itu disampaikan Nusron dalam Rakor terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kemenko Bidang Pangan, Senin (7/9/2026).
“Setelah kita kerja delapan bulan dengan Kemendagri, BPS, dan semuanya di bawah bimbingan Kemenko Pangan, alhamdulillah secara nasional agregat 87,52%,” kata Nusron.
Capaian tersebut menjadi momentum percepatan penetapan LP2B di berbagai daerah. Bahkan, target yang sebelumnya dipatok untuk rampung pada 2029 kini dinilai dapat diselesaikan lebih awal.
“Jadi, pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026,” ujar Nusron.
Pemerintah terus mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam penataan serta perlindungan lahan pertanian. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepastian terhadap lahan yang diperuntukkan bagi produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.