Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Balairung Tuntung Pandang, Minggu (31/05/2026). Dalam arahannya, Wamen Ossy menyebut GTRA sebagai forum kolaboratif yang mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi terkait, hingga masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pertanahan secara musyawarah.
Ia menilai kepala daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai Ketua GTRA untuk mengoordinasikan berbagai pihak dalam mempercepat penyelesaian konflik maupun permasalahan pertanahan di daerah.
Sebagai bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan lima sertipikat secara simbolis dari total 111 sertipikat yang telah diterbitkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
Melalui penguatan GTRA dan percepatan program sertipikasi tanah, Kementerian ATR/BPN berharap tercipta kepastian hukum, berkurangnya konflik pertanahan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset tanah yang lebih produktif.(*)
