Rakor berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (4/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN.
Dalam rakor tersebut, transformasi layanan menjadi salah satu perhatian utama Kementerian ATR/BPN. Penguatan struktur organisasi diarahkan agar dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada layanan Peralihan Hak dan Pengukuran.
Menteri Nusron menegaskan bahwa perubahan organisasi bukan sekadar persoalan struktur kelembagaan. Menurutnya, setiap transformasi harus memiliki tujuan akhir berupa pelayanan yang semakin mudah dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Jadi ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang,” kata Nusron.
Ia mengingatkan agar transformasi yang dilakukan tidak justru menambah kesulitan dalam proses pelayanan. Karena itu, setiap perubahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN harus diarahkan untuk mendukung pelayanan pertanahan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.
“Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan,” tegasnya.
Melalui rakor tersebut, jajaran Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan memiliki pemahaman dan langkah yang selaras dalam menjalankan transformasi layanan pertanahan.
