Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu di kantor-kantor pemerintah mulai 9 Maret mendatang. Hal itu diumumkan Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Dilansir detikNews, Presiden mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghemat energi dan mengurangi konsumsi BBM, seiring melonjaknya harga minyak global di tengah perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Langkah itu berlaku untuk sementara waktu.
"Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda depan kepada masyarakat," kata Marcos, berbicara dalam bahasa Filipina, dalam pesannya pada hari Jumat (6/3), dilansir media Filipina, The Inquirer, Sabtu (7/3/2026).
"Selain itu, saya memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik dan pengeluaran BBM sebesar 10 hingga 20 persen," tambahnya.
Marcos juga melarang perjalanan dan aktivitas pemerintah yang tidak perlu untuk sementara waktu, seperti rapat yang dapat dilakukan di dalam kantor.
Pengaturan ini akan tetap berlaku "sampai dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh presiden," ujar Marcos.
"Untuk tujuan ini, semua lembaga dengan ini diperintahkan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, dan standar kinerja serta mekanisme pemantauan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku," demikian bunyi surat edaran yang dirilis pemerintah Filipina.
Marcos mengatakan bahwa penutupan jalur strategis Selat Hormuz akan berdampak langsung pada harga BBM lokal. Pekan depan diperkirakan harga bensin akan melonjak sebesar 7,48 peso (sekitar Rp 2.148) per liter, solar naik 17,28 peso (Rp 4.963), dan minyak tanah naik hingga 32,35 peso (Rp 9.290).
"Kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita," kata Marcos dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP.
"Tapi kita yang mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina," imbuhnya.
Sumber: detik.com
Foto: Mark Demayo, ABS-CBN News/File (Ilustrasi)