Dalam paparannya, Ossy menilai MAPPI memiliki posisi strategis sebagai penjaga integritas sistem penilaian tanah di Indonesia. Ia menekankan bahwa keberadaan organisasi profesi seperti MAPPI sangat penting untuk memastikan bahwa proses penilaian aset, khususnya tanah dan properti, dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai standar yang berlaku.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy dalam webinar tersebut.
Menurutnya, sistem penilaian tanah yang kredibel merupakan salah satu fondasi penting dalam berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, investasi, hingga pengembangan kawasan strategis nasional. Oleh karena itu, keberadaan penilai yang profesional dan berintegritas menjadi kunci agar setiap proses penilaian dapat dipercaya oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Ossy juga menyoroti bahwa di tengah dinamika pembangunan yang semakin pesat, kebutuhan terhadap penilai profesional semakin meningkat. Proyek pembangunan infrastruktur, penataan ruang, serta pengembangan kawasan industri dan permukiman membutuhkan data dan penilaian aset yang akurat agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara adil dan transparan.
Lebih lanjut, ia mendorong agar MAPPI terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi. Dengan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, para penilai diharapkan mampu menghadapi tantangan baru di sektor pertanahan dan properti yang terus berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus bersinergi dengan organisasi profesi, termasuk MAPPI, dalam memperkuat tata kelola pertanahan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi dinilai penting untuk menciptakan sistem penilaian yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
“Kerja sama antara pemerintah dan organisasi profesi seperti MAPPI sangat dibutuhkan agar sistem penilaian tanah di Indonesia semakin kuat, profesional, dan mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan,” tambahnya.
Webinar nasional yang digelar MAPPI tersebut diikuti oleh berbagai kalangan profesional, akademisi, serta praktisi penilai dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan mengenai tantangan serta perkembangan profesi penilai di era modern.
Melalui forum tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan dan inovasi untuk memperkuat profesi penilai sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penilaian tanah di Indonesia. Peran MAPPI sebagai organisasi profesi dinilai akan terus menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas, integritas, serta profesionalisme para penilai tanah di Tanah Air.(*)