Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy menekankan bahwa data pertanahan yang berkualitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa data yang akurat dapat meminimalisir kesalahan administrasi, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan transparansi layanan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mendorong percepatan pemetaan tanah, termasuk capaian foto tegak seluas ±35.000 hektare di wilayah tersebut. Data hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan serta pengelolaan pertanahan yang lebih baik.
Tak hanya itu, penyerahan Sertipikat Elektronik melalui program PTSL juga menjadi sorotan utama dalam kunjungan ini. Sertipikat elektronik dinilai sebagai inovasi penting dalam era digital, karena tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan keamanan dokumen serta mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
“Dengan sistem yang semakin modern dan data yang semakin akurat, kita ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya,” ungkap Wamen Ossy.
Melalui kombinasi antara pembenahan data dan transformasi digital, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan pelayanan yang berkualitas.(*)
