Dalam forum tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran sebesar 20,10% pada Triwulan I 2026 menjadi fondasi awal untuk mencapai target tahunan yang lebih optimal.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga pada dukungan penuh dari DPR RI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan DPR RI sangat penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi, termasuk digitalisasi layanan pertanahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan juga semakin meningkat.
Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, target-target pembangunan di sektor agraria dan tata ruang dapat tercapai secara maksimal. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya besar dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.(*)
