Kendari — Upaya menciptakan layanan pertanahan yang transparan, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat terus menjadi fokus Kementerian ATR/BPN bersama KPK dan pemerintah daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas instansi untuk membangun tata kelola pertanahan yang bersih dan profesional.
Rakor tersebut membahas langkah konkret dalam mempercepat reformasi pelayanan pertanahan melalui implementasi sembilan program kerja sama antara ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah. Fokus utama diarahkan pada pencegahan korupsi, pengamanan aset daerah, serta optimalisasi tata ruang guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Andi Tenri Abeng, kolaborasi yang solid antarinstansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik sekaligus menciptakan sistem pertanahan yang lebih modern dan akuntabel.
Melalui forum ini, seluruh pihak juga menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.(*)
