Menurutnya, ukuran keberhasilan pelayanan pertanahan harus dilihat dari sisi masyarakat yang mengajukan permohonan.
Hal itu disampaikan Nusron ketika memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/8/2026).
Nusron menegaskan, sebagai pelayan publik, seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN harus mampu memahami kebutuhan masyarakat. Pelayanan harus memberikan kepastian, baik dari sisi waktu maupun proses, sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit ketika mengurus layanan pertanahan.
“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan,” kata Nusron.
Ia juga meminta setiap kendala yang muncul dalam proses pelayanan diselesaikan dengan melihat persoalan dari sudut pandang pemohon.
“Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” lanjutnya.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pegawai tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pengalaman pelayanan yang mudah, jelas, dan memberikan kepastian.
Nusron berharap semangat tersebut diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran, termasuk Kanwil BPN Provinsi NTT dan Kantor Pertanahan di daerah.
Pelayanan pertanahan yang berorientasi kepada masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya layanan yang lebih cepat, sederhana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
